review1st.com – B20 Indonesia telah mempublikasikan “B20 Communique: Policy Recommendation to G20” dan Integrity and Compliance Task Force juga mempublikasikan “Integrity & Compliance Task Force Policy Paper” sebagai naskah rekomendasi kebijakan pada B20 Indonesia Summit.
Dalam naskah kebijakan (policy paper) yang diajukan oleh Integrity and Compliance Task Force B20 tersebut, terdapat empat sektor rekomendasi utama yang dibahas antara lain:
(1) mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan dalam bisnis untuk mendukung inisiatif lingkungan, sosial, dan pemerintah;
(2) mendorong aksi kolektif dalam mengurangi risiko integritas;
(3) menumbuhkan ketangkasan penanggulangan untuk memerangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme;
(4) memperkuat tata kelola mitigasi risiko kejahatan dunia maya yang semakin buruk.
The Business 20 (B20) merupakan perkumpulan resmi negara G20 yang mempertemukan para pemimpin dunia sebagai pembuat kebijakan dan perwakilan perusahaan multinasional terkemuka untuk membahas rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti pada beberapa isu prioritas utama sambil memastikan pertumbuhan inklusif, dan memperkuat kolaborasi kesejahteraan global.
Berlangsung pada 13-14 November 2022 di Bali, KTT B20 tahun ini mengangkat tema “Memajukan Pertumbuhan Inovatif, Inklusif, dan Kolaboratif” dalam rangka mendukung tema besar KTT G20 “Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat”.
Terdapat enam Satuan Tugas (Satgas) khusus dan 1 dewan aksi yang dibentuk pada B20 tahun ini yaitu: Satgas Digitalisasi; Satgas Energi, Keberlanjutan & Iklim; Satgas Keuangan & Infrastruktur; Satgas Pekerjaan & Pendidikan Masa Depan; Satgas Perdagangan & Investasi; Satgas Integritas dan Kepatuhan; dan Dewan Aksi Perempuan dalam Bisnis.
Sebagai salah satu anggota kunci Integrity and Compliance Task Force B20, ICAEW telah memainkan peran penting dalam mengangkat isu mengenai berbagai tantangan bisnis khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hal ini juga terwujud melalui penyelenggaraan “Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 B20: Memupuk Ketangkasan Dalam Memerangi Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi”.
Dalam konferensi tersebut, ICAEW menghadirkan beberapa pakar dari Inggris dan negara ASEAN untuk mendiskusikan beberapa studi kasus dan wawasan baru mengenai berbagai risiko ekonomi, termasuk didalamnya anti pencucian uang yang kemudian menjadi salah satu rekomendasi kebijakan yang disorot pada naskah kebijakan yaitu mendorong kelincahan dalam penanggulangan untuk memerangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Elaine Hong, Direktur Regional ICAEW untuk China dan Asia Tenggara, mengatakan, “Sebagai anggota Integrity and Compliance Task Force B20, ICAEW tentunya turut bangga dan berbahagia dengan diterimanya banyak rekomendasi kami sebagai bagian dari naskah rekomendasi kebijakan B20.
“Dengan pencapaian ini, ICAEW berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum di seluruh dunia lewat sharing pengalaman dan pengetahuan sembari juga memberikan panduan dan sumber daya pendukung, serta pengawasan anti pencucian uang yang kuat melalui pendekatan berbasis risiko untuk para anggota dan stakeholders di seluruh dunia.”
Dengan dipublikasikannya naskah rekomendasi kebijakan oleh Integrity and Compliance Task Force B20, ICAEW terus menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam melawan kejahatan ekonomi.
ICAEW merekomendasikan negara-negara peserta G20 agar mengadaptasikan kerangka kerja yang terintegrasi berdasarkan perubahan lanskap pencucian uang dan risiko pendanaan teroris bersamaan dengan peningkatan tata kelola dan kolaborasi dalam mempromosikan langkah-langkah pencegahan kejahatan ekonomi.
Oleh karena itu, ICAEW mendorong negara-negara peserta G20 untuk mengambil tindakan implementasi upaya pencegahan pencucian yang efektif dan secara aktif mengeliminasi risiko yang mungkin terjadi seiring dengan kemajuan teknologi yang menghadirkan peluang aktivitas kriminal baru.
ICAEW mendukung dan sangat merekomendasikan seluruh aksi kebijakan yang dianjurkan dalam naskah kebijakan Integrity and Compliance Task Force untuk diimplementasikan oleh negara-negara G20 terutama terkait pemfokusan kembali identifikasi faktor pencucian uang dan pendanaan terorisme serta peningkatan transparansi kepemilikan keuntungan.
Sejalan dengan naskah kebijakan tersebut, ICAEW juga mengingatkan negara-negara G20 untuk terus memperbarui asesmen risiko ekonomi baik dalam lingkup nasional, sektoral, dan kelembagaan, khususnya terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa risiko perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan perilaku masyarakat telah dipetakan dan dicegah secara komprehensif.
Dengan dilakukannya pembaruan ini, ICAEW berharap negara-negara G20 menerapkan lebih banyak peraturan baru, yang mewajibkan pribadi maupun lembaga untuk menjaga transparansi kepemilikan keuntungan, melaporkan perbedaan informasi mengenai kepemilikan keuntungan yang telah teridentifikasi dan menerapkan sanksi peringatan ketika terjadinya pelanggaran.
Conny Siahaan, ICAEW Head of Indonesia, menyatakan, “ICAEW mengajak negara-negara G20 untuk melakukan aksi sesuai dengan naskah rekomendasi yang telah dipublikasikan oleh Integrity and Compliance Task Force B20.
“Kami berharap dengan dipublikasikannya rekomendasi kebijakan ini, seluruh peserta serta pemerintah negara-negara G20 termasuk pemerintah Indonesia juga dapat ikut serta membantu agenda ICAEW dalam meningkatkan kesadaran pentingnya uji kelayakan dan mengedukasi masyarakat mengenai resiko kejahatan ekonomi yang dapat dimitigasi oleh setiap orang.”
